BOGOR – Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Bogor (GMPB) angkat bicara dan menilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor, terindikasi bocor. Hal tersebut, akibat lemahnya pengawasan terhadap ijin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dan segera diusut.
Ketua GMPB, Muhamad Ikbal, menilai banyaknya bangunan yang berdiri tanpa izin berpotensi menimbulkan kerugian daerah karena tidak adanya retribusi daerah yang masuk ke kas pemerintah. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan belum optimalnya fungsi pengawasan di tingkat pelaksana teknis.
“Kebocoran PAD Kabupaten Bogor salah satu faktornya adalah lemahnya pengawasan terhadap bangunan yang belum memiliki izin. Ketika bangunan berdiri tanpa izin, maka potensi retribusi daerah yang seharusnya menjadi pemasukan PAD tidak masuk ke kas daerah,” ujar M. Ikbal, Rabu (5/8/2026).
Ia meminta UPT DPTR Kabupaten Bogor dilakukan evaluasi secara menyeluruh terkait pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap bangunan yang belum berizin. Evaluasi tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh proses pengawasan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
GMPB juga mendesak Bupati Bogor, Rudy Susmanto untuk mengevaluasi kinerja UPT DPTR dan melakukan pembenahan sistem pengawasan bangunan agar lebih efektif dan transparan.
Lanjut M. Ikbal, juga meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bogor menindak tegas bangunan yang belum memiliki izin sesuai kewenangan penegakan peraturan daerah. Penindakan tersebut dianggap penting sebagai bentuk penegakan hukum dan upaya penyelamatan potensi PAD daerah.
“Kami meminta Satpol PP Kabupaten Bogor bertindak tegas terhadap bangunan yang belum memiliki izin. Penegakan aturan harus dilakukan secara adil tanpa pandang bulu demi kepentingan daerah dan masyarakat,” tambahnya.
Menurut GMPB, optimalisasi PAD merupakan salah satu kunci utama dalam mendorong pembangunan daerah yang lebih baik, baik di sektor infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, maupun kesejahteraan masyarakat.
“PAD yang baik akan mendorong pembangunan daerah yang lebih baik. Karena itu, seluruh potensi pendapatan daerah harus dijaga dan diawasi secara serius,” imbuhnya. = MON
