CIBINONG – Wancana pemekaran Dapil 3 Kabupaten Bogor, Focus Group Discussion (FGD) kembali angkat bicara dalam kajian pengembangan wilayah yang digelar Bappeda Kabupaten Bogor di lokasi Ruang Rapat IPW, Cibinong, Senin (7/9/2026).
Tokoh masyarakat Bogor Selatan Saprudin Jepri, yang juga mantan Kepala Desa (Kades) Ciherang Pondok memaparkan sejumlah alasan mengapa wilayah selatan layak menjadi daerah otonom baru.
“Dapat diketahui alasan pertama yakni aspek demografi. Di wilayah Selatan yang meliputi Kecamatan Cisarua, Megamendung, Ciawi, Caringin, Cigombong, Cijeruk, Ciomas dan Taman Sari saat ini jumlah penduduknya hampir mencapai 785.000 jiwa,” kata Saprudin Jepri.
Menurut Jepri, jika mengacu pada PP 78 Tahun 2007, batas minimal penduduk untuk membentuk kabupaten baru sekitar 100.000 jiwa. “Dengan jumlah penduduk saat ini, wilayah selatan sudah sangat ideal untuk menjadi sebuah kabupaten,” katanya.
Dari sisi ekonomi, Jepri menyoroti potensi pariwisata dan KEK. Wilayah selatan memiliki destinasi wisata bertaraf internasional yaitu kawasan Puncak yang menjadi penyumbang PAD terbesar Kabupaten Bogor.
Selain itu ada KEK Lido di Cigombong dan Caringin seluas sekitar 1.040 hektare dengan rencana pengembangan hingga 3.000 hektare. KEK ini fokus pada pariwisata dan industri kreatif berstandar internasional sesuai PP Nomor 69 Tahun 2021.
“Pajak dari hotel, resort, restoran, cafe dan tempat rekreasi di jalur selatan telah memberi kontribusi fiskal yang kuat untuk menopang kemandirian daerah baru,” jelas mantan Ketua APDESI Kabupaten Bogor itu.
Ia juga menyinggung Kecamatan Caringin sebagai sentral rafting Sungai Cisadane dengan 16 operator. Ditambah puluhan resort, cafe, glamping dan villa yang menyumbang pajak dan retribusi.
Namun ia mempertanyakan komitmen pemda. “Jangan hanya urusan pajaknya saja yang dibebankan, tapi feedback dari pemerintah daerah juga harus jelas. Termasuk regulasi agar pengelola memiliki standarisasi baku,” tegasnya.
Di sektor pendidikan, Jepri menyoroti minimnya SMA Negeri. Di Caringin hanya ada 1 SMA Negeri, padahal pendaftar tahun ini mencapai 2.300 lebih dengan kuota hanya 350.
“Penambahan SMA negeri merupakan hal mutlak. Minimal tiga SMA Negeri per kecamatan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti kebutuhan tambahan RSUD di wilayah selatan untuk melayani hampir 785.000 penduduk.
“Jangan hanya urusan pajaknya saja yang dibebankan, tapi feedback dari pemerintah daerah juga harus jelas,” pungkasnya. MON
