BOGOR – Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor (PC. GP Ansor) Kabupaten Bogor, Dhamiry A Ghazaly, mengajak Pemuda dan Masyarakat agar tidak mudah tergiring opini negatif terkait proses penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.
Menurut Dhamiry, pemuda dan masyarakat memiliki peran strategis menjaga kondusivitas daerah di tengah derasnya informasi mengenai proses hukum yang tengah berjalan.
Ia mengajak masyarakat agar tidak terburu-buru menarik kesimpulan mengenai keterlibatan pihak tertentu sebelum terdapat fakta hukum yang disampaikan secara resmi oleh aparat penegak hukum.
“Proses hukum tentu harus kita hormati dan kita percayakan kepada KPK. Pada saat yang sama, kita juga perlu menjaga suasana agar tidak berkembang menjadi penghakiman di ruang publik sebelum fakta dan proses hukumnya menjadi terang,” kata Dhamiry, Kamis (3/9/2026).
Ia menegaskan, penghormatan terhadap proses hukum harus berjalan beriringan dengan penerapan asas praduga tak bersalah.
Tambah Dhamiry, menilai pemanggilan seseorang untuk dimintai keterangan dalam proses penyidikan tidak dapat serta-merta dimaknai sebagai bukti keterlibatan maupun kesimpulan mengenai status hukum orang tersebut.
“Jangan sampai informasi yang belum utuh kemudian membentuk opini seolah-olah seseorang sudah pasti terlibat. Kita harus menunggu proses hukum dan keterangan resmi dari aparat penegak hukum,” ujarnya.
Karena itu, ia mengajak ulama dan tokoh masyarakat turut memberikan pemahaman kepada warga agar tidak mudah terpengaruh spekulasi maupun informasi yang belum terverifikasi.
PC GP Ansor Kabupaten Bogor, mendukung KPK menjalankan kewenangannya secara profesional dan independen.
“kami mendukung KPK bekerja secara profesional dan independen. Pada saat yang sama, kami mengajak masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi, dan menjadikan informasi resmi dari aparat penegak hukum sebagai rujukan,” katanya.
Di sisi lain, proses penyidikan KPK tidak mengganggu jalannya pemerintahan, pembangunan, maupun pelayanan publik di Kabupaten Bogor.
Dhamiry meminta Bupati Bogor Rudy Susmanto dan Wakil Bupati H Ade Ruhandi bersama seluruh jajaran Pemkab Bogor tetap berkonsentrasi menjalankan tugas pemerintahan dan menyelesaikan berbagai agenda pembangunan yang telah direncanakan.
Menurutnya, proses penegakan hukum dan keberlangsungan pembangunan daerah merupakan dua hal yang tidak perlu dipertentangkan.
KPK, kata dia, harus diberikan ruang untuk menjalankan proses penyidikan sesuai kewenangannya. Di sisi lain, pemerintah daerah tetap memiliki kewajiban memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan normal.
“Prinsipnya sederhana: hukum harus tetap berjalan, pemerintahan harus tetap bekerja, dan masyarakat harus tetap mendapatkan pelayanan terbaik,” katanya.
Lebih lanjut dia menambahkan, sikap tersebut penting untuk menjaga kondusivitas Kabupaten Bogor sekaligus mencegah masyarakat menjadi pihak yang dirugikan akibat kegaduhan selama proses penyidikan berlangsung.
“Jangan sampai proses hukum yang masih dugaan justru malah melahirkan kegaduhan yang merugikan masyarakat Kabupaten Bogor, ini juga momentum evaluasi bagi Pemimpin Kab Bogor beserta seluruh pembantunya,” pungkasnya. MON
