CIBINONG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menindaklanjuti penerbitan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) umum di Pemkab Bogor, Kamis (27/8/2026).
Setidaknya ada 5 mobil yang turun ke kompleks Pemkab Bogor. Di antaranya adalah penggeledahan di kantor (Unit Kantor Pengadaan Barang dan Jasa) UKPBJ Bogor yang dipimpin Arie Fikriansyah.
Setidaknya 2 mobil turun di UKPBJ dan membawa 3 kotak plastik ukuran besar ke dalam mobil tim KPK.
Sementara di Kantor Bapenda, tim KPK juga menurunkan tim melakukan penggeledahan selama 1,5 jam di lembaga pimpinan Adi Mulyadi.
Dalam penggeledahan di UKPBJ Kabupaten Bogor tim menindaklanjuti adanya dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa.
Pemeriksaan di 2 lembaga ini sesuai dengan pernyataan Plt. Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein terkait terbitnya Sprindik Umum skandal upah pungut di Bapenda dan skandal pengaturan pengadaan barang dan jasa di UKPBJ Pemkab Bogor.
Seperti diketahui khalayak umum, ada 3 nama yang berkaitan erat dengan pengadaan barang dan jasa di Pemkab Bogor.
Menurut sumber media ini, 3 nama itu dipimpin SS dengan 2 anak buahnya yakni AN dan S. SS sebagai “Suhu” dari komplotan pengatur proyek diketahui memimpin 3 perusahaan yakni PT Dika Karya Utama, PT Bangun Bumi Pertiwi, dan PT Syarif Maju Karya sebagai direktur cabang.
Tiga nama ini memang sudah populer di kalangan penyedia jasa sebagai pengatur pemenang tender pengadaan barang dan jasa. Bukan ratusan juta bahkan miliaran untuk mendapatkan pekerjaan dengan nilai proyek senilai dengan komisi yang dikeluarkan penyedia barang dan jasa.
“Ya memang harus lewat SS untuk dapat proyek di Pemkab Bogor. Beliau itu yang pegang kunci gembok kepala UKPBJ dan para ketua pokja,” kata narasumber itu.
Jika KPK benar menggeledah UKPBJ Bogor maka ditunggu keberaniannya membongkar pengaturan proyek oleh SS cs. ANG***
