CIAWI – Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Amaliah Ciawi, Kabupaten Bogor, diduga tidak memperbolehkan anak didiknya mengikuti ujian karena alasan menunggak pembayaran SPP atau Sumbangan Pembinaan Pendidikan dan Dana Sumbangan Pendidikan (DSP).
Siswa yang tidak dibolehkan mengikuti ujian tidak hanya seorang dua orang, jumlahnya mencapai puluhan, dari mulai kelas X, XI, XII.
Salah seorang orangtua murid, sebut saja kamandanu mengungkap, para orang tua siswa beritikad baik dengan melakukan pembayaran secara dicicil, namun tetap tidak diberi kartu untuk mengikuti ulangan oleh sekolah yang berada di bawah Yayasan Pusat Studi Pengembangan Islam Amaliyah Indonesia (YPSPIAI).
“Ujian dimulai sejak Selasa (22/9), hingga hari ini para orang tua masih banyak yang bolak-balik ke bagian keuangan untuk melakukan pembayaran tunggakan. Tapi ketika melakukan pembayaran seperti SPP hingga bulan September, dan mencicil DSP tetap tidak diberikan,” kesal orang tua siswa kelas X DKV I, Rabu (23/9/2026).
Lantaran pihak sekolah memberikan penegasan harus lunas DSP dan SPP hingga September untuk bisa mendapatkan kartu ujian, maka ia terpaksa mencari pinjaman sana-sini untuk melakukan pelunasan.
“Sebagai orang tua, tentunya bagaimana caranya kita mengupayakan supaya anak kembali sekolah dan ikut ujian,” kata dia.
Menurut Kamandanu, kebijakan SMK Amaliah tidak membolehkan ikut ujian sangat membuat anaknya terpukul psikisnya, bahkan nyaris kehilangan semangat bersekolah.
“Anak lagi semangat-semangatnya sekolah tapi dipatahin oleh aturan biaya. Minta waktu tapi gak dikasih kebijaksanaan sama bagian keuangan sekolah,” ucap Kamandanu.
Senada diungkap Ramapatih, orang tua siswa lainnya. Manajemen SMK Amaliah sangat kejam, tidak memberikan toleransi kepada siswa untuk mengikuti ujian karena ada tunggakan SPP dan DSP.
Padahal, SMK Amaliah merupakan satuan pendidikan penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah. “SMK Amaliah tidak punya empati, kebijakannya membuat mental anak-anak jatuh,” geram dia.
Ramapatih berharap Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat maupun DPRD Provinsi Jawa Barat turun tangan dan mengevaluasi SMK Amaliah. “Bapak Aing (Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi) juga harus turun tangan, kasihan masa depan anak-anak kalau sekolah saja terbentur tembok karena masalah uang,” tandasnya.
Sementara itu Pelaksana Tugas (Plt) Camat Ciawi, Denny Kuswara yang menerima pengaduan dari masyarakat perihal ini langsung mendatangi SMK Amaliah.
Hanya saja, ia tidak bertemu dengan pihak.yayasan atau kepala sekolah sebagai pemilik kebijakan.
“Kita gak ketemu pimpinannya, baik itu kepsek atau ketua yayasan. Hanya ketemu wali kelas dan bidang kesiswaan, tapi intinya apa yang saya sampaikan terkait aduan masyarakat yang anaknya tidak bisa ikut ujian karena ada tunggakan SPP dan DSP akan diteruskan ke pimpinan,” kata Denny Kuswara.
Sementar itu, manajemen SMK Amaliah belum ada yang bersedia memberikan klarifikasi hingga berita ini diterbitkan. = MON
